=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194342
=005  20260220052741
=035  ##$$a 0010-0226001426
=245  1#$$a PERAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU /$c Yandra Pratama
=100   #$$a Yandra Pratama
=300  ##$$a 9 hlm
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16037
=700   #$$a Halilul Khairi
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 351.095 598 141 12
=084  ##$$a 351.095 598 141 12  YAN p
=650  #4$$a Administrasi Publik
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar
dipimpin oleh seorang kepala sebagai pemegang komando pelaksanaan tugas dan fungsi. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar menjalankan peran nya dalam
pembinaan organisasi masyarakat sebagai orang yang memiliki kedudukan di masyarat
Kabupaten Kampar. Dalam menjalankan peran tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kampar perlu mempercepat terjadinya pembinaan kepada Organisasi melalui
kebijakan-kebijakan yang menunjang terjadinya pembinaan Organisasi Masyarakat sehingga
bisa sejalan dengan Undang-undang Dasar dan Pancasila. Tujuan: Tujuan penelitian ini yaknu
untuk mengetahui dan menganalisis peran kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Metode: Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan indukif.
Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan
triangulasi data. Proses analisis data dilakukan dengan tahapan pengkodean terbuka (open
coding) lalu diikuti dengan tahapan pengkodean proses (axial coding), dan diakhiri dengan
pengkodean terpilih (selected coding). Hasil/ Temuan: Hasil penelitian menunjukkan Peran
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di
Kabupaten Kampar Provinsi Riau yakni berperan dalam membuat kebijakan pembentukan tim
khusus pembinaan masyarakat serta kebijakan terkait dengan anggaran. Selain itu, kepala Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Kampar juga berperan dalam melakukan strategi
pembinaan ormas. Peran selanjutnya yakni membangun komunikasi dengan masyarakat untuk
mendapatkan Informasi dan masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian juga berperan
sebagai alat penyelesaian sengketa dengan menjadi Fasiliator atau penengah. Peran terakhir yang
dilaksanakan yakni berperan sebagai pemberi terapi/rehabilitasi kepada organisasi masyarakat
yang menghadapi permasalahan. Hal ini dilakukan dengan membentuk Tim Khusus rehablitasi
dana hibah serta melakukan Komunikasi langsung dengan Organisasi Masyarakat yang
bermaslah dengan memberikan nasehat serta masukan-masukan dalam menyelesaikan
permasalahan yang dihadapi Organisasi Masyarakat. Kesimpulan: Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar belum menjalankan perannya dengan baik dalam
melakukan pembinaan terhadap organisasi masyarakat di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.