=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194345
=005  20260220094932
=035  ##$$a 0010-0226001429
=245  1#$$a KOLABORASI DINAS SOSIAL DENGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS GUNA MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI BALAI REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA DAN LARAS PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA /$c Hesti Virra Adventia
=100   #$$a Hesti Virra Adventia
=300  ##$$a 11 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13296
=700   #$$a Sri Hartati
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 362.592 095 982 7
=084  ##$$a 362.592 095 982 7 HES k
=650  #4$$a Permasalahan dan Layanan Kepada Tuna Wisma
=520  ##$$a Pemasalahan : Kolaborasi Dinas Sosial Dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Pembinaan Gelandangan dan Pengemis guna menjaga Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta perlu dilakukan untuk mengurangi permasalahan gelandangan dan
pengemis karena kemiskinan, kurangnya keterampilan kerja, tingkat pendidikan yang
rendah, lingkungan, sosial budaya, kesehatan, dan sebagainya. Tujuan : untuk
menganalisis kolaborasi Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pembinaan gelandangan dan pengemis guna menjaga ketenteraman dan ketertiban
umum di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras serta faktor pendukung dan
penghambat dalam melaksanakan tugasnya. Metode : Teori yang digunakan adalah
menggunakan teori Collaborative Governance Ansell dan Gash dan teori pembinaan
Miftah Thoha. Penelitian ini dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan
metode deskriptif dan analisis data secara induktif. Hasil : Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kolaborasi Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja telah
berjalan cukup baik dengan melakukan tugas pokok dan fungsinya. Faktor
penghambat kolaborasi adalah kurangnya daya tampung atau kapasitas yang dimiliki.
Faktor pendukung kolaborasi adalah adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis
dan komitmen antara Dinas Sosial dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk
bersepakat menangani gelandangan dan pengemis. Kesimpulan : Upaya yang
dilakukan dengan melakukan upaya preventif, koersif, rehabilitas, dan reintegrasi
sosial.