=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194377
=005  20260221105709
=035  ##$$a 0010-0226001461
=245  1#$$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH, KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH /$c Syafina Isfi Mutasya Putri
=100   #$$a Syafina Isfi Mutasya Putri
=300  ##$$a 12 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12840
=700   #$$a Dadang Supriatna
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.230 959 811 12
=084  ##$$a 363.230 959 811 12 SYA p
=650  #4$$a Penegakan Perda Bangunan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): ketersediaan lahan yang terbatas serta harga
tanah di Kota Banda Aceh yang relative tinggi menyebabkan pendatang tidak mampu
mendirikan bangunan sehingga terpaksa mendirikan bangunan tanpa memiliki izin atau
yang dikenal dengan bangunan liar dilokasi yang bukan seharusnya, seperti bantaran
sungai, bahu jalan serta dilingkungan pasar tradisional guna untuk tempat tinggal
ataupun usaha. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Persetujuan Bangunan
Gedung oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif,
dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh telah
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik namun hasil yang dicapai belum
maksimal yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu 1) terbatasnya
ketersediaan anggaran, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana serta
kurangnya pemeliharaan dan 3) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan
Daerah yang berlaku. Kesimpulan: dengan hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh melakukan peningkatan anggaran dan juga
pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggar
dan peningkatan sosialisasi Peraturan Daerah serta dilakukan pendataan dan pelaporan
yang akurat dan dibuat sistem untuk dinas-dinas terkait secara online agar setiap
bangunan yang ada di Kota Banda Aceh dapat dipantau dengan mudah.