=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194392
=005  20260221033758
=035  ##$$a 0010-0226001476
=245  1#$$a IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENERTIBAN ADMINISTRASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KECAMATAN TUAH MADANI KOTA PEKANBARU /$c Dinna Nabillah Dytiayu
=100   #$$a Dinna Nabillah Dytiayu
=300  ##$$a 9 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/6576
=700   #$$a Mulyadi
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 352.409 598 141 11
=084  ##$$a 352.409 598 141 11 DIN i
=650  #4$$a Administrasi Keuangan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pelaksanaan transaksi nontunai sebagaimana tertuang
dalam Instruksi Gubernur Riau belum sepenuhnya dilaksanakan dan masih terdapat kendala yang
muncul. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri agar daerah melaksanakan
transaksi nontunai secara bertahap dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan daerah. Tujuan:
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi transaksi non tunai dalam
penertiban administrasi keuangan pemerintah daerah di Kecamatan Tuah Madani Kota
Pekanbaru,hambatan yang terjadi, dan upaya yang dilakukan pemerintah. Metode: Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil/Temuan:Berdasarkan hasil
penelitian,terdapat standar prosedur yang diimplementasikan dalam penerapan transaksi non tunai di
Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru yaitu melalui sistem CMS (Cash Manajemen System)
Bank Riau Kepri yang biasanya dipergunakan untuk mentransfer gaji PNS. Transaksi non tunai juga
diterapkan pada belanja langsung dan belanja tidak langsung.Belanja modal contohnya pembelian
komputer, AC, meja kerja, kursi, dan sebagainya. Belanja tidak langsung seperti pembayaran gaji
dan honor. Pemerintah Kota Pekanbaru mengalami kendala dalam pengelolaan keuangan terutama
pada wilayah Kecamatan Tuah Madani karena Kecamatan Tuah Madani merupakan pemekaran
dari kecamatan Tampan, baik dalam pendapatan maupun belanja (pengeluaran). Kesimpulan:
Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan transaksi non tunai yang dilaksanakan di
Kecamatan Tuah Madani dalam menerapkan aplikasi non tunai belum konsisten dan masih harus
ditingkatkan. Pemerintah terus meningkatkan upaya yang harus dilakukan dalam penyempurnaan
sistem transaksi non tunai ini seperti terkait hambatan koneksi internet yang sering kali terganggu,
pihak kecamatan berupaya selalu berkoordinasi dengan pihak penyedia jasa jaringan internet.
Dengan demikian hambatan tersebut dapat diminimalisir.