=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194393
=005  20260221034055
=035  ##$$a 0010-0226001477
=245  1#$$a IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH /$c Parengkuan, Yeremia Fernando
=100   #$$a Parengkuan, Yeremia Fernando
=300  ##$$a 10
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13131
=700   #$$a Tjahjo Suprajogo
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 027.095 984 431
=084  ##$$a 027.095 984 431 PAR i
=650  #4$$a Perpustakaan Umum
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Literasi ialah keterampilan seseorang untuk
memaksimalkan seluruh potensi dan kemampuan dirinya, sehingga definisi literasi meliputi
keterampilan seseorang dalam memproses dan memaknai suatu informasi saat melakukan aktivitas
membaca dan menulis. Kota Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah masih belum mampu
dalam mengupayakan tingkat literasi bagi masyarakatnya, padahal pemerintah Kota Palu sendiri
sudah memiliki peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Perpustakaan. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui indikator
pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam meningkatkan
minat baca melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Perpustakaan di Kota Palu. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil/Temuan:
Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan saat ini memiliki
sarana dan prasana yang baik sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dengan
menyediakan pojok baca digital dan juga perpustakaan keliling serta telah bekerjasama dengan
kelurahan di Kota Palu melalui program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
Kesimpulan: Dan kekurangannya peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan belum
memiliki kebijakan turunan yang bersifat aplikatif sehingga belum terarah apa yang harus di lakukan
untuk meningkatkan minat baca, kurangnya jumlah personil, stigma terkait Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan sebagai dinas “buangan”, dan juga perkembangan digitalisasi.