=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194404
=005  20260221085158
=035  ##$$a 0010-0226001488
=245  1#$$a PENERTIBAN BANGUNAN LIAR KAWASAN PESISIR PANTAI NDAO OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /$c Nobertus Jansen Woda Ghele Radja
=100   #$$a Nobertus Jansen Woda Ghele Radja
=300  ##$$a 10
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14957
=700   #$$a Mu'min Ma'ruf
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.230 959 868 33
=084  ##$$a 363.230 959 868 33 NOB p
=650  #4$$a Penegakan Hukum
=520  ##$$a Permasalahan/ Latar Belakang (GAP) : Ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan
bangunan di kawasan pesisir Pantai Ndao menjadi latar belakang dalam penelirian ini. Dimana
kawasan tersebut seharusnya diperuntukan sebagai kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan
bangunan tersebut dapat membahayakan masyarakat itu sendiri dari bencana tsunami dan abrasi.
Penelitian ini menggunakan Teori Penertiban menurut Retno Widjajanti (2000), dalam teori
tersebut terdiri dari dua bentuk pelaksanaan penertiban yakni penertiban langsung dan penertiban
tidak langsung.. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Penertiban Bangunan
Liar Kawasan Pesisir Pantai Ndao oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Ende Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian yang digunakan kualitatif metode deskriptif dengan
pendekatan induktif. Teknik analisis data penelitian menggunakan Data Reduction (Reduksi
Data), Data Display (Penyajian Data) dan Conclusion Drawin (Penarikan Kesimpulan). Hasil/
Temuan penelitian menunjukan bahwa penertiban bangunan liar kawasan pesisir Pantai Ndao
oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari jumlah bangunan
liar yang masih banyak berada di kawasan pesisir Pantai Ndao. Faktor penghambat dalam
penertiban ialah belum tersedianya tempat relokasi bagi para penghuni bangunan liar, sarana
prasarana yang kurang memadai serta kurangnya personil Satpol PP dalam pelaksanaan
penertiban. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah Satpol PP Kabupaten Ende telah melakukan
penertiban bangunan liar yang ada di kawasan pesisir Pantai Ndao. Namun, penertiban belum
berjalan optimal dikarenakan ada beberapa hambatan dalam pelaksanan penertiban baik dari
internal maupun eksternal. Dalam penelitian ini peneliti juga memberikan saran untuk mengatasi
hambatan tersebut diantaranya agar Pemerintah Kabupaten Ende menyediakan tempat relokasi
yang strategis bagi para penghuni bangunan liar, meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011, meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana serta melakukan diskusi
dengar pendapat agar para penghuni bangunan liar dan pemerintah dapat saling memberikan
masukan serta mengetahui harapan dari masyarakat tersebut sehingga pelaksanaan penertiban
dapat dilaksanakan tanpa merugikan pihak manapun.