=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194416
=005  20260221105144
=035  ##$$a 0010-0226001500
=245  1#$$a PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMEILIHARAAN DAN PENERTIBAN TERNAK OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR /$c Fachrizal
=100   #$$a Fachrizal
=300  ##$$a 12 hlm
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16264
=700   #$$a Wiredarme
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.230 959 846 32
=084  ##$$a 363.230 959 846 32  FAC p
=650  #4$$a Penegakan Hukum
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Hewan ternak yang dibiarkan bebas tanpa
dikandang menjadi masalah bagi masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, diterbitkanlah
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Ternak.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan peraturan, faktor-faktor penghambat
pelaksanaan penegakan peraturan, dan solusi untuk mengatasi masalah penegakan peraturan. Tujuan: Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016
tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Polewali Mandar secara umum.
Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang Pemeliharaan dan Penertiban
Ternak di Kabupaten Polewali Mandar secara umum. Untuk menganalisis upaya yang
dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang
Pemeliharan dan Penertiban Ternak. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan induktif. Hasil/Temuan: Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penegakan peraturan sudah dilakukan semaksimal mungkin,
meskipun dengan kekurangan-kekurangan pemerintah dalam hal anggaran, tenaga kerja, dan
lain-lain. Penegakan peraturan dinilai berhasil karena berkurangnya kasus di tiap tahunnya
dan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan
peraturan diatasi dengan memaksimalkan anggaran yang ada untuk melaksanakan kegiatankegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan penegakan peraturan. Penegakan peraturan diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penertiban hewan ternak. Pemerintah daerah juga membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Tim
Penertiban Hewan Ternak untuk mengawasi dan menindak hewan ternak yang tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan. Sanksi hukum yang diberikan pun sudah jelas, mulai dari
peringatan dan pengenaan denda. Meskipun begitu, masih ada faktor-faktor penghambat
dalam pelaksanaan penegakan peraturan, seperti minimnya anggaran untuk kegiatan
penegakan peraturan, minimnya jumlah tenaga kerja, dan minimnya sarana dan prasarana
yang mendukung. Kesimpulan: Satpol PP perlu melakukan sosialisasi secara intensif kepada
masyarakat agar masyarakat umum tahu persis tentang permasalahan yang dihadapi. Satpol
PP juga perlu melakukan koordinasi bersama Dinas terkait untuk memaksimalkan pelaksanaan penegakan perda.