=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194422
=005  20260221110754
=035  ##$$a 0010-0226001506
=245  1#$$a EFEKTIVITAS PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH DI KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT /$c Callista Azzahra Aurellia Hendriana Putri
=100   #$$a Callista Azzahra Aurellia Hendriana Putri
=300  ##$$a 10 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13438
=700   #$$a Eko Budi Lestari
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 352.540 959 824 21
=084  ##$$a 352.540 959 824 21 CAL e
=650  #4$$a Pengamanan Barang Milik Daerah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Efektivitas penatausahaan aset tetap tanah di Kabupaten
Bekasi menjadi fokus peneliti dalam penelitian. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana Efektivitas Penatausahaan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuanmempelajari serta
memahami makna. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti melakukan penghimpunan
informasi secara lengkap terkait sebuah kasus. Adapun teknik penumpulan data yang digunakan ialah
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Hasil/Temuan: berdasarkan hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan, kegiatan efektivitas
penatausahaan aset tanah milik pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
Kabupaten Bekasi belum optimal, masih terdapat data aset tanah yang belum lengkap yaitu luasan
tanah, bukti kepemilikan tanah, dan dokumen ganda. Kesimpulan: Kegiatan efektivitas
penatausahaan aset tanah milik pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)
2
Kabupaten Bekasi belum optimal, masih terdapat data aset tanah yang belum lengkap yaitu luasan
tanah, bukti kepemilikan tanah, dan dokumen ganda. Upaya Pemerintah dalam Efektivitas
Penatausahaan Aset Tetap Tanah di Kabupaten Bekasi yaitu dengan mengumpulkan data-data yang
ada, mengcross-check ulang ke lokasi, melakukan komunikasi dan koordinasi antar Dinas dan Instansi
terkait, serta mengajukan anggaran-anggaran pengadaan tanah kepada Dinas dan Instansi terkait.