=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194424
=005  20260221111150
=035  ##$$a 0010-0226001508
=245  1#$$a ANALISIS PENERAPAN SMART GOVERNANCE DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA /$c Muhammad Raihan Fachrurozy
=100   #$$a Muhammad Raihan Fachrurozy
=300  ##$$a 10 hlm
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16275
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 351.095 985 984 831
=084  ##$$a 351.095 985 984 831  MUH a
=650  #4$$a Administrasi Publik
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Perkembangan digitalisasi pemerintahan sangat
membantu dalam proses pelayanan terhadap masyarakat. Di Kota Kendari telah ada aplikasi
maupun website pelayanan publik namun tingkat Sistem Pemerintahan Berbasis Elekrtronik
berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia, Aplikasi maupun website pelayanan publik di Kota Kendari juga
masih ada yang tidak dapat di akses oleh masyarakat Kota Kendari. Saat ini masih pemerintah Kota
Kendari sedang dalam proses penerapan smart governance tetapi belum memiliki analisis sejauh
apakah penerapan smart governance ini diterapkan. Maka pada penelitian ini peneliti mengambil
judul Analisis Penerapan Smart Governance di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kendari
Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan: untuk menganalisis proses penerapan smart governance
apakah telah berjalan dengan baik atau sebaliknya. Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan Teori Giffinger untuk menganalisis proses penerapan smart governance
melalui 4 dimensi yaitu partisipasi masyarakat, Pelayanan Publik, Transparansi dan Perspektif dan
Strategi Politik. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.
Hasil/Temuan: Hasil dari penelitian yang dilakukan ini menunjukkan penerapan smart governance
di Kota Kendari dengan beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka
mewujudkan smart governance yaitu dengan adanya penyediaan aplikasi website pelayanan publik,
upaya dalam melukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai digitalisasi pelayanan, dan
peningkatan SPBE. Kesimpulan: Dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan peningkatan
sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan aplikasi website pelayanan publik dapat dilakukan
secara efektif dan efisien serta dalam proses penerapan smart governance di Kota Kendari
diperlukan dukungan dalam menjalani kebijakan pemerintah agar dapat mencapai tujuan tata kelola
pemerintahan yang baik Penerapan smart governance di Kota Kendari secara umum sudah berjalan
dengan baik. Dari empat indikator menurut teori smart city giffinger, dua indikator sudah berjalan
dengan baik yaitu, Transparansi dan Infrastruktur pelayanan publik sosial sudah berjalan dengan
baik serta mendukung penerapan smart governance di Kota Kendari.