=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194479
=005  20260222115021
=035  ##$$a 0010-0226001563
=245  1#$$a KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH PROVINSI RIAU OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA DI PROVINSI RIAU /$c AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH
=100   #$$a AISYAH THAHIRAH SAYYIDAH
=300  ##$$a 7
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12506
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.370 959 814 1
=084  ##$$a 363.370 959 814 1 AIS k
=650  #4$$a Penanggulangan Kebakaran
=520  ##$$a Latar belakang : Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau merupakan hal yang setiap
tahunnya masih terjadi di wilayah Provinsi Riau, dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan
yang terjadi di perlukan koordinasi yang baik dan lancar oleh Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Tujuan
penelitian untuk mengetahui bagaimana jalannya koordinasi penanggulangan bencana karhutla
di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah kabupaten atau
kota di Proviinsi Riau dalam upaya memaksimalkan penanganan karhutla yang terjadi. Penelitian
ini menggunakan teori koordinasi yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) sebagai pisau
analisis yang memiliki 4 Dimensi yang terdiri dari Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian
Kerja dan Disiplin. Metode : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, deskriptif dengan pendekatan induktif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Selain itu untuk
menganalisis data dengan menggunakan beberapa langkah yaitu reduksi data, penyajian data,
dan menarik kesimpulan. Hasil dan temuan : Hasil penelitian ini menunjukkan koordinasi
dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Riau oleh BPBD
Provinsi Riau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten atau kota di Provinsi Riau sudah berjalan
cukup baik dan sesuai dengan teori koordinasi oleh Hasibuan, namun koordinasi ini masih belum
optimal dilakukan . Kesimpulan : masih ada beberapa kendala terkait pengoptimalan dalam
penanganan karhutla terutama pada koordinasi terkait realisasi pagu anggaran serta sarana
prasarana yang ada di BPBD Provinsi Riau. Upaya yang dilakukan oleh BPBD Provinsi dengan
Pemerintah Daerah untuk mengatasi beberapa kendala yang ada ialah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah kabupaten atau kota terkait realisasi anggaran pada tahun selanjutnya dan
merencanakan pengoperasionalan sarana prasarana serta melakukan kegiatan yang dapat
mendorong koordinasi itu sendiri seperti rapat koordinasi secara rutin, pengambilan keputusan
secara transparan, kegiatan monitoring serta evaluasi secara Bersama dan diterapkannya prinsip
desentralisasi.