=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194516
=005  20260223041922
=035  ##$$a 0010-0226001600
=245  1#$$a PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN MALUKU TENGAH PROVINSI MALUKU /$c Rafida Noorsyahbany Latuconsina
=100   #$$a Rafida Noorsyahbany Latuconsina
=300  ##$$a 12
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12762
=700   #$$a Anselmus Tan
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.230 959 852 23
=084  ##$$a 363.230 959 852 23 RAF p
=650  #4$$a Penegakan Hukum
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan mulai dari ketidaksesuaian
izin yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan
Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan yang
belum optimal. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Maluku Tengah dalam Penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Maluku Tengah. Metode:
Penelitian ini berdasarkan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang
selanjutnya dibahas dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas dan Biddle
(2015: 216-217) yakni harapan, norma, wujud perilaku, penilaian dan sanksi. Data
yang diperoleh bersumber dari data primer dan sekunder hasil observasi,
wawancara dan dokumentasi yang dianalisis melalui reduksi, penyajian sampai
pada tahap penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 25 Tahun
2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum berjalan optimal. Hal ini
dilihat dari realisasi penegakan peraturan daerah yang belum mencapai target,
kesadaran dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terkait perizinan, sarana
dan prasarana pendukung yang masih kurang, sumber daya aparatur yang belum
memadai, sosialisasi serta koordinasi yang masih kurang, serta budaya yang masih
sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam
mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan penataan sumber daya aparatur, penataan
sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi dengan aparat pemerintah lainnya,
melakukan sosialisasi terkait IMB. Kesimpulan: penegakan Peraturan daerah
tentang IMB di Kabupaten Maluku Tengah masih belum maksimal karena
disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang ada.