=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194565
=990  ##$$a 06374/IPDN/2023
=005  20260302094130
=035  ##$$a 0010-0326000012
=245  1#$$a ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR /$c Ardi Candra
=100   #$$a Ardi Candra
=300  ##$$a 13 : $b ilust.
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12084
=700   #$$a Bahrullah Akbar
=260  ##$$a Sumedang :$b Institute Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 336 598 383 2
=084  ##$$a 336 598 383 2  ARD a
=650  #4$$a Keuangan daerah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Berdasarkan persentase kontribusi pendapatan asli daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017-2021 sangat rendah yaitu hanya sekitar 10% dari total
realisasi pendapatan daerahnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah belum mampu untuk mengoptimalkan upaya dalam menggali sumber potensi daerah. Tujuan: Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah kabupaten Kutai Kartanegara
tahun anggaran 2017-2021. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
induktif. Penelitian ini menggunakan teori analisis rasio keuangan oleh Mahmudi yang terdiri atas
rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan
asli daerah dan rasio efisiensi belanja. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio
derajat desetralisiasi fiskal sebersar 11,19% dalam kategori kurang, analisis rasio kemandirian
keuangan daerah 13,07% dalam kategori sangat rendah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah
127,61% dikategorikan sangat Efektif, rasio efisiensi belanja 82% dalam kategori cukup efisien.
Kesimpulan: Dari hasil penelitian ini, di Kabupaten Kutai Kartanegara tergoIong masih rendah
daIam mendukung peIaksanaan otonomi daerah namun mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Dalam mengatasi permasalahan tersebut saran peneliti adalah pemerintah daerah dapat
mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak dan meningkatkan realisasi anggaran yang dianggarkan sebelumnya serta menempatkan pegawai sesuai kompetensi yang dimiliki.