=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001194571 =005 20260302095951 =035 ##$$a 0010-0326000018 =245 1#$$a PERAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITASGURU SD DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA /$c Novaningtyas Azhari Ramdhana Mukti =100 #$$a Novaningtyas Azhari Ramdhana Mukti =300 ##$$a 10 =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14097 =700 #$$a Nurbaiti =260 ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 =082 ##$$a 351.598 831 2 =084 ##$$a 351.598 831 2 NOV p =650 #4$$a Administrasi Publik =520 ##$$a Permasalahan/ Latar Belakang: Peran Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dalam meningkatkan kualitas guru SD belum berjalan dengan baik karena hal ini belum memenuhi tiga dimensi yang terdapat dalam teori peran yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran pasif. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dinas, faktor penghambat peran dinas, dan upaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas guru SD di Kabupaten Sorong dengan menggunakan teori peran dari Soekanto (2012). Metode: Peneliti menggunakan desain kualitatif, metode penulisan secara deskriptif serta berdasarkan pola pikir induktif dengan teknik pengumpulan data, yaitu menggabungkan antara teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan. Hasil/ Temuan: Masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dari segi sumber daya manusia maupun dari segi anggaran. Kesimpulan: Upaya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan maupun melakukan skala prioritas dalampenyelenggaraan program. Selain itu, masih terdapat program yang belum mencapai target, kurangnya responsivitas dinas terhadap tuntutan kebutuhan guru, tidak sesuainya realisasi penggunaan anggaran dengan perencanaan yang telah ditetapkan, masih banyaknya data yang belum dipublikasikan di website, serta terdapat kesenjangan dalam pelayanan dan banyaknya sarana prasarana yang rusak.