=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194724
=990  ##$$a 06473/IPDN/2023
=005  20260316100729
=035  ##$$a 0010-0326000171
=245  1#$$a PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN HUMANISTIK DALAM PENYALURAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT /$c Hendi Margio
=100   #$$a Hendi Margio
=300  ##$$a 14
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13749
=700   #$$a Abdul Rahman
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 362.598 324 3
=084  ##$$a 362.598 324 3  HEN p
=650  #4$$a Permasalahan Sosial dan Layanan Sosial Khusus
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Dalam penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah kurang efektifnya penyelenggaraan penyaluran program keluarga harapan yang di tandai dengan kurang humanis hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang di tandai dengan penyaluran tidak tepat sasaran, konflik dengan tim penyalur dan kesalahpahaman informasi mengenai penyaluran PKH. Tujuan: Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pemerintahan Humanistik serta bagaimana dampak dan strategi dari pemerintahan humanistik dalam penyelenggaraan penyaluran program keluarga harapan (PKH) Di Dinas Sosial Kabupaten Melawi. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan induktif dengan penganalisisan menggunakan teori pemerintahan humanistik yang di kemukakan oleh Murtir Jeddawi. Selain itu pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data serta menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Humanistik dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kabupaten Melawi sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi masih di temui kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan seperti kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakan dalam membangun hubungan yang humanis dan pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga mempengaruhi pola pikir mereka yang masih sangat pasif. Kesimpulan: Dinas Sosial telah melakukan upaya penyelenggaraan pemerintahan humanistik dalam penyaluran PKH, namun belum optimal dikarenakan terdapat beberapa kendala.