=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001194907
=005  20260406095012
=035  ##$$a 0010-0426000052
=245  1#$$a ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR PROVINSI JAWA BARAT /$c DHIMAS WIDYA SAPUTRA
=100   #$$a DHIMAS WIDYA SAPUTRA
=300  ##$$a 13 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/12615
=700   #$$a Jatnika Dwi Asri
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 336.013 598 241 1
=084  ##$$a 336.013 598 241 1 DHI a
=650  #4$$a Keuangan Negara di daerah atau provinsi tertrentu
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efsisen serta mampu memaksimalkan sumber penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor masih cukup tinggi dengan rata-rata presentasi 62%. Hal ini menandakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Bogor masih tergantung kepada pendapatan transfer. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan daerah, faktor penghambat, dan upaya yang tepat dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah di Kabupaten Bogor. Metode: Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, bersifat deskriptif melalui pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian menggunakan teori analisis rasio keuangan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan analisis rasio derajat desetralisiasi fiskal sebersar 38,54% dalam kategori sedang, analisis rasio kemandirian keuangan daerah 70,28% dalam kategori sedang, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah 114,65% dikategorikan sangat efektif, dan rasio efisiensi belanja 93,57% dalam kategori kurang efisien. Kesimpulan: Dari hasil yang telah didapatkan dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah Kabupaten Bogor pada dasarnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Hal tersebut ditandai dengan hasil rasio masing-masing indikator kinerja keuangan.