=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195012
=005  20260407015332
=035  ##$$a 0010-0426000157
=245  1#$$a KESIAPAN KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENERAPKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KABUPATEN ACEH TENGGARA : $b Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara /$c Samosir, Garryko
=100   #$$a Samosir, Garryko
=300  ##$$a 12 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14353
=700   #$$a Hadi Prabowo
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 351.598 115
=084  ##$$a 351.598 115 SAM k
=650  #4$$a Administrasi Publik
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital yang lambat pada pemerintahan daerah saat ini menjadi fokus permasalasan penulis, dimana dari segi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Aceh Tenggara masih banyak bersifat manual dan belum memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan Pemerintah Daerah dalam rangka menerapkan sistem pemerintahn berbasis elektronik pada kabupaten 2 Aceh Tenggara. Metode: Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Untuk mendapatkan data, peneliti menggunakan sumber data primer dan data sekunder serta penelitian ini diharapkan mampu menyampaikan data yang dibutuhkan dengan jelas. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu elemen sukses penerapan e-goverment yang meliputi support, capacity, value belum dapat terpenuhi oleh pemerintah setempat dalam menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sejauh ini hanya ada beberapa layanan digital yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu PPID dan Website Pemkab. Kesimpulan: Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melalui Diskominfo Kabupaten Aceh Tenggara dinilai belum memiliki kesiapan yang layak untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dinilai berdasarkan teori yang digunakan terbukti bahwa belum adanya dukungan, kemauan politik dan komitmen yang dari pemerintah setempat untuk menerapkan sistem tersebut. Kemudian dari segi kapasitas, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), Anggaran, dan Infrastruktur yang belum memadai di daerah tersebut. Dengan hasil seperti itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebaiknya terlebih dahulu untuk fokus kepada dukungan dan komitmen pimpinan serta mempersiapkan SDM yang berkomptensi, finansial yang cukup, dan infrastruktur teknologi yang lengkap.