=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195308
=005  20260414123622
=035  ##$$a 0010-0426000453
=245  1#$$a IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA GEMPA BUMI KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI SUMATERA BARAT /$c Rani Helfina
=100   #$$a Rani Helfina
=300  ##$$a 9
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13148
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.345 981 3
=084  ##$$a 363.345 981 3 RAN i
=650  #4$$a gempa bumi
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti bencana gempa bumi yang terjadi pada bulan Februari tahun 2023 di Kabupaten Pasaman Barat yang mengakibatkan banyak kerusakan berbagai sektor kegiatan masyarakat serta bangunan mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam penanggulangan bencana gempa bumi. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 2 Pemerintah terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi Kabupaten Pasaman Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang berguna untuk mengumpulkan datadata terkait pelaksanaan program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini yaitu kegiatan program rehabilitasi dan rekonstruski yang dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar program yang dilaksanakan dapat tercapai serta dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada dalam masyarakat dan pemberian informasi jelas yang diberikan kepada masyarakat agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik.Kesimpulan: kemampuan sumber daya manusia yang kurang optimal, kurangnya fasilitas yang dibutuhkan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat sehingga kurangnya informasi yang diterima masyarakat, kurangnya koordinasi dan komunikasi, dan kurangnya pemberian pelayanan yang optimal.