=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195357
=005  20260414095053
=035  ##$$a 0010-0426000502
=245  1#$$a ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN MELAULUI RASIO KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN /$c Siregar, Yuliyanti Anggraini
=100   #$$a Siregar, Yuliyanti Anggraini
=300  ##$$a 8 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14135
=700   #$$a Paryoto
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 352.485 982 322
=084  ##$$a 352.485 982 322 SIR a
=650  #4$$a Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): kemandirian keuangan melalui rasio keuangan pada pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 berdasarkan rasio kemandirian. Kinerja keuangan adalah sejauh mana tercapainya suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerima manfaat dan belanja daerah, dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan selama satu kali. Sedangkan kemandirian keuangan daerah atau disebut juga deratat otonomi fiskan merupakan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahannya dengan mengurangi ketergantungan dana eksternal seperti Pemerintah Pusat. Tujuan: kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. Metode: Tata cara riset yang digunakan ialah tata cara riset kualitatif, metode pengumpulan informasi yang digunakan merupakan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil: Hasil dari penelitian ini yakni kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. Kesimpulan: Hasil dari penelitian ini yakni kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang masih relatif kurang memadai dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahannya. Faktor yang menghambat dalam kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu berupa kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Tangerang belum maksimal, Pendapatan Asli Daerah masih belum tepat sasaran dan mengalami kendala karena penggunaan dana yang tidak efisien, dan Ketidakpastian hasil organisasi.