=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195398
=005  20260414014729
=035  ##$$a 0010-0426000543
=245  1#$$a COLLABORATIVE GOVERNANCE PADA PROGRAM SISTEM INFORMASI TERPADU KETENAGAKERJAAN DALAM MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DI KOTA MEDAN /$c Siregar, Jeanclau Vanderick
=100   #$$a Siregar, Jeanclau Vanderick
=300  ##$$a 16
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23818
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 331.159 812 11
=084  ##$$a 331.159 812 11 SIR c
=650  #4$$a Tentang angkatan kerja dan pengangguran
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kota Medan menempati posisi pertama
sebagai daerah dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di Provinsi
Sumatera Utara pada tahun 2023, yakni sebesar 8,67%. Hal ini menjadi tantangan
serius bagi Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang
inklusif. Kesenjangan antara jumlah angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan
kerja, serta kurangnya koordinasi lintas sektor, mendorong pemerintah untuk
menerapkan pendekatan collaborative governance dalam menurunkan angka
pengangguran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
collaborative governance pada Program Sistem Informasi Terpadu Ketenagakerjaan
(SIDUTA) di Kota Medan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat
yang memengaruhi implementasi program tersebut. Metode: Metode yang digunakan
adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa
wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teori collaborative
governance dari Ansell dan Gash (2008) digunakan sebagai kerangka analisis, dengan
menekankan pada empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan
fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan SIDUTA melibatkan kolaborasi antara Dinas Ketenagakerjaan Kota
Medan dengan perusahaan penyedia lowongan kerja, lembaga pelatihan, dan
masyarakat pencari kerja. Program ini berhasil menurunkan angka pengangguran
secara signifikan pascapandemi. Faktor pendukung utama meliputi dukungan
pimpinan, kerja sama lintas stakeholder, dan pemanfaatan teknologi digital. Namun,
beberapa kendala turut dihadapi, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya partisipasi
dunia usaha, dan keterbatasan sumber daya manusia. Pemerintah mengatasi hambatan
tersebut melalui sosialisasi, penguatan kelembagaan, dan intensifikasi koordinasi
antar aktor. Kesimpulan: Implementasi collaborative governance dalam Program
SIDUTA cukup efektif dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota
Medan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi kunci
keberhasilan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam aspek pendanaan dan
keterlibatan sektor swasta.