=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195409
=005  20260414023631
=035  ##$$a 0010-0426000554
=245  1#$$a KOLABORASI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR DI KOTA BENGKULU /$c Andino, Abel Alhafid
=100   #$$a Andino, Abel Alhafid
=300  ##$$a 12
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/20775
=700   #$$a Kusworo
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 363.345 981 731
=084  ##$$a 363.345 981 731 AND k
=650  #4$$a Penanganan bencana
=520  ##$$a Rumusan Masalah/Latar Belakang (GAP): Penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu menjadi tantangan serius akibat frekuensi kejadian yang tinggi dan dampaknya yang signifikan. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah membangun kolaborasi dengan pihak media massa dan dunia usaha, bentuk kerja sama tersebut masih terbatas pada fase tanggap darurat seperti penyebaran informasi dan distribusi bantuan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kolaborasi yang berjalan dengan konsep collaborative governance yang ideal, yang semestinya mencakup keterlibatan lintas sektor secara aktif dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari prabencana (mitigasi dan kesiapsiagaan), saat bencana, hingga pascabencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan teori kolaborasi dan efektivitas dalam pengelolaan bencana. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu telah terjalin antara BPBD, media massa (RRI), dunia usaha (Perumda Tirta Hidayah), dan masyarakat. Namun, kolaborasi tersebut masih bersifat terbatas dan belum menyentuh tahap mitigasi secara menyeluruh. Berdasarkan data dari BPBD, pada tahun 2022 terdapat 29 kejadian banjir yang berdampak pada 20 kelurahan dan 4.086 kepala keluarga. Kolaborasi yang dilakukan sebagian besar hanya berfokus pada penyebaran informasi dan distribusi logistik saat bencana terjadi. Peran dunia usaha belum masuk dalam perencanaan jangka panjang, dan partisipasi masyarakat masih minim dalam hal kesiapsiagaan. Selain itu, belum terdapat forum kolaboratif permanen yang mengatur koordinasi lintas sektor secara sistematis. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan integrasi peran antar pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan penanggulangan bencana. Kesimpulan: Kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Bengkulu telah dilakukan, tetapi perlu diperkuat melalui peningkatan perencanaan jangka panjang, pelibatan masyarakat, dan penguatan kapasitas sumber daya. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan.