=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195410
=005  20260414023818
=035  ##$$a 0010-0426000555
=245  1#$$a Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah /$c De’i Intania
=100   #$$a De’i Intania
=300  ##$$a 13 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13630
=700   #$$a Mutia Rahmah
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 361.559 826
=084  ##$$a 361.559 826 DE’ i
=650  #4$$a Program bantuan sosial
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen yang mengalami fluktuasi jumlah Keluarga Penerima Bantuan (KPM). Hal itu ditunjukkan dari ketidaksesuaian jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan jumlah realisasi KPM yang menerima bantuan. Seharusnya DTKS dengan realisasi KPM di lapangan harus berbanding lurus. Namun pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Sragen belum terlaksana sepenuhnya dan jumlah KPM yang diberikan bantuan belum menyeluruh. Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menganalisis tahap implementasi kebijakan menurut Teori Thomas R. Dye (2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (18 informan), observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu masih terdapat kesulitan mengawasi belanja Program Sembako oleh pelaksana Program Sembako, kurang sosialisasi bagi pelaksana Program Sembako, kurang update data KPM Program Sembako, dan kurang koordinasi penyaluran bantuan Program Sembako antara pusat dengan daerah. Maka dari itu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan Implementasi Program Sembako di Kabupaten Sragen dengan mengadakan rapat koordinasi pelaksana Program Sembako seKabupaten Sragen secara berkala, pendataan KPM Program Sembako yang lebih akurat dan pemberian edukasi dan sosialisasi terkait pelaksanaan Program Sembako kepada KPM. Kesimpulan: Peneliti mendapati bahwa pelaksanaan Program Sembako di Kabupaten Sragen belum terlaksana secara optimal sehingga perlu ditindaklanjuti untuk dapat dioptimalkan sepenuhnya. Hal tersebut dilakukan dengan memaksimalkan faktor-faktor pendukung dalam pelaksanaan Program Sembako di lapangan yaitu pembentukan organisasi baru berupa tim koordinasi bantuan sosial pangan disertai dengan penambahan tugas yang jelas dalam pelaksanaan Program Sembako, ketepatan jumlah dana Program Sembako untuk KPM, kesesuaian mekanisme penyaluran Program Sembako, dan ketersediaan dan ketetapan penggunaan infrastruktur teknologi dalam Penyaluran Program Sembako.