=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195475
=005  20260417124248
=035  ##$$a 0010-0426000620
=245  1#$$a PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA /$c Rizqi Sukma Sari Putri
=100   #$$a Rizqi Sukma Sari Putri
=300  ##$$a 12 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/13871
=700   #$$a Marja Sinurat
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 657.661 598 12
=084  ##$$a 657.661 598 12 RIZ p
=650  #4$$a Akuntansi Pemerintahan
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerapan Sstandar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang baik akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dari tahun 2018-2021 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP). Tujuan: Tujuan dari penelitian untuk mengetahui bagaimana penerapan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi hambatan 2 dalam Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Metode: Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara yang kemudian dilakukan analisis dengan model miles and huberman. Hasil/Temuan: Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Labuhanbatu telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Masih terdapat hambatan yang terjadi berupa penerapan standar operasional prosedur serta kurangnya kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur penyusun laporan keuangan. Upaya yang dilakukan dengan peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur berdasarkan latar belakang pendidikan akuntansi dan penerapan standar operasional prosedur. Kesimpulan: Penerapan SAP di Kabupaten Labuhanbatu masih terdapat hambatan berupa sumber daya aparatur dan standar operasional prosedur. BPKAD berupaya mengatasi hambatan yang terjadi dengan meningkatkan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur serta penerapan standar operasional prosedur SAP.