=LDR 00000nam 2200000 4500 =001 INLIS000000001195530 =005 20260417092056 =035 ##$$a 0010-0426000675 =245 1#$$a DEMOKRASI DIGITAL : $b ANALISIS LAYANAN JAKARTA KINI (JAKI) DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA /$c Simanjuntak, Amanda Abigael =100 #$$a Simanjuntak, Amanda Abigael =300 ##$$a 9 =856 ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14702 =700 #$$a Teguh Ilham =260 ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023 =082 ##$$a 352.345 982 2 =084 ##$$a 352.345 982 2 SIM d =650 #4$$a layanan pemerintahan berbasis digital =520 ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berkembang, pemerintah juga dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berusaha mengikuti perkembangan tersebut dengan merilis Jakarta Kini (JAKI), sebuah aplikasi super yang dibuat untuk membantu warga Jakarta dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya, aplikasi ini telah membuka berbagai kemungkinan lain untuk digunakan di masa depan, terutama di bidang demokrasi digital. Tujuan: Penelitian ini dibuat untuk mengetahui dan menganalisis kelayakan aplikasi Jakarta Kini sebagai media demokrasi digital di DKI Jakarta, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat aplikasi Jakarta Kini sebagai salah satu kanal demokrasi digital, dan untuk mengetahui upaya optimalisasi layanan Jakarta Kini untuk mendukung proses demokrasi digital di DKI Jakarta. Metode: Metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses wawancara dilakukan dengan informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling sehingga informasi yang diperoleh diperoleh dari informan yang terpercaya dan memahami permasalahan yang terjadi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, aplikasi Jakarta Kini sudah layak untuk menjadi media demokrasi digital namun kurangnya inisiatif dari pemerintah daerah menjadi faktor penghambat terbesar. Kesimpulan: Layanan yang disediakan dalam aplikasi Jakarta Kini layak untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi media demokrasi digital. Faktor penghambat yang menghambat perkembangan Jakarta Kini ke tahap demokrasi digital adalah adanya kesenjangan digital dan kesenjangan aksesibilitas bagi kelompok minoritas di DKI Jakarta. Namun, faktor penghambat terbesar adalah kurangnya inisiasi dari pemerintah sendiri. Pemerintah DKI Jakarta telah menyadari kekurangan mereka dan akan terus memberikan layanan terbaik dengan mempertimbangkan kebutuhan warga.