=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195546
=005  20260417093903
=035  ##$$a 0010-0426000691
=245  1#$$a EVALUASI TINGKAT KEMATANGAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK /$c Muhammad Fazly Mawla
=100   #$$a Muhammad Fazly Mawla
=300  ##$$a 19 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22928
=700   #$$a Mulyadi
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.598 323 2
=084  ##$$a 352.598 323 2 MUH e
=650  #4$$a Administrasi publik
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak secara mendalam dan memberikan rekomendasi berbasis data guna meningkatkan efektivitas implementasinya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kematangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Evaluasi tingkat kematangan SPBE mengacu pada Permen PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020, yang terdiri dari empat domain utama yaitu, kebijakan internal, tata kelola, manajemen SPBE, dan layanan SPBE. Analisis dilakukan dengan membandingkan hasil evaluasi aktual terhadap indikator kematangan yang diterapkan dalam regulasi tersebut. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai indeks Domain 1 (Kebijakan SPBE) adalah 3,60 dengan predikat SANGAT BAIK, nilai indeks Domain 2 (Tata Kelola SPBE) adalah 3,40 dengan predikat BAIK, nilai indeks Domain 3 (Manajemen SPBE) adalah 1,73 dengan predikat KURANG, dan nilai indeks Domain 4 (Layanan SPBE) adalah 4,14 dengan predikat SANGAT BAIK, serta tingkat kematangan SPBE di Pemerintah Kota Pontianak adalah 3,49 dengan predikat BAIK, yang berarti sebagian besar proses SPBE telah terdokumentasi namun belum dilaksanakan secara konsisten. Kesimpulan: Faktor domain yang memengaruhi adalah belum optimalnya penerapan kebijakan internal dan belum terintegrasinya seluruh layanan digital. Rekomendasi yang diberikan meliputi penyusunan kebijakan internal yang lebih komprehensif, peningkatan integrasi layanan, serta penguatan kapasitas SDM. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Pontianak dapat mencapai tingkat kematangan SPBE yang lebih tinggi dalam mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif dan efisien.