=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195557
=005  20260417095003
=035  ##$$a 0010-0426000702
=245  1#$$a IMPLEMENTASI PROGRAM KB DALAM PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEJAHTERA DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /$c Juan George Lensini
=100   #$$a Juan George Lensini
=300  ##$$a 9 : $b ilus
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/16098
=700   #$$a Tendean, Noudy R.P.
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2023
=082  ##$$a 363.965 986 863
=084  ##$$a 363.965 986 863 JUA i
=650  #4$$a Program Keluarga Berencana
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kelemahan pelayanan program KB kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat menjadi kurang dan adanya pelayanan yang tidak menjangkau semua wilayah, hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan menciptakan inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan KB kepada masyarakat mengingat bahwa pelayanan program KB adalah jalan keluar dari pemasalahan pertumbuhan penduduk sehingga dibutuhkan pelayan yang optimal dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Tujuan: Tujuan penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program KB dan faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada pelayanan program KB di Kota Kupang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga. Metode: Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Implementasi Program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kupang sudah cukup baik, namun belum optimal. Kesimpulan: Beberapa hambatan seperti adat istiadat yang sangat mengikat, kurangnya petugas lapangan dan kurangnya anggaran. Peneliti merekomendasi adanya koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah sehingga dapat diberikan anggaran yang memadai dan adanya penambahan personil petugas lapangan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.