=LDR  00000nam  2200000   4500
=001  INLIS000000001195705
=005  20260417091349
=035  ##$$a 0010-0426000850
=245  1#$$a EVALUASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DANA DESA BAWANG DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG /$c Rafly Rahman Alfadila
=100   #$$a Rafly Rahman Alfadila
=300  ##$$a 12
=856  ##$$a http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21537
=700   #$$a Rosmery Elsye
=260  ##$$a Sumedang :$b Institut Pemerintahan Dalam Negeri,$c 2025
=082  ##$$a 352.175 981 8
=084  ##$$a 352.175 981 8 RAF e
=650  #4$$a Dana desa
=520  ##$$a Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pembangunan infrastruktur desa dalam mengurangi kesenjangan dan mendorong kesejahteraan masyarakat perdesaan. Namun, masih terdapat tantangan terkait efektivitas dan akuntabilitas pemanfaatan Dana Desa, seperti partisipasi masyarakat yang rendah dan keterbatasan kapasitas aparatur desa. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Teori evaluasi kebijakan publik dari William N. Dunn digunakan sebagai kerangka analisis, dengan dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, ketepatan, daya tanggap, dan keadilan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur dengan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai regulasi, namun masih terdapat kendala seperti terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta kurangnya pengawasan teknis dan pelatihan bagi aparat desa. Kesimpulan: Pembangunan infrastruktur desa melalui Dana Desa telah memberikan dampak positif terhadap pemenuhan regulasi dan dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat, namun perlu adanya perbaikan. Penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan Dana Desa lebih tepat sasaran dan partisipatif, didukung dengan pelatihan aparatur, penganggaran berbasis kebutuhan, dan peningkatan transparansi dalam pelaksanaan program guna mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.