00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191799 20260113105627 0010-0126000244 PENGUATAN DOMAIN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK UNTUK MENINGKATKAN INDEKS SPBE KOTA PANGKALPINANG / YONGKI APRIADI PUTRA YONGKI APRIADI PUTRA 14 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22887 Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.509 598 352.509 598 YON p Tata Kelola Pemerintahan Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Pangkalpinang menunjukkan tingkat kematangan yang rendah, khususnya pada domain tata kelola yang menempati posisi salah satu terendah di Provinsi Bangka Belitung. Meskipun telah terdapat kerangka regulasi dan berbagai inisiatif digital, domain tata kelola menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta layanan digital yang masih terfragmentasi. Tantangan-tantangan ini menghambat implementasi pemerintahan digital yang efektif dan terintegrasi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan domain tata kelola dalam pelaksanaan SPBE di Kota Pangkalpinang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Dinas Komunikasi dan Informatika, observasi, serta studi dokumentasi. Analisis didasarkan pada model Janowski yang mencakup empat dimensi evolusi tata kelola digital: digitalisasi, transformasi, keterlibatan, dan kontekstualisasi, sehingga memberikan pemahaman menyeluruh mengenai permasalahan domain tata kelola. Hasil/Temuan: Temuan menunjukkan kematangan domain tata kelola yang tidak merata pada keempat dimensi tersebut. Meskipun upaya digitalisasi seperti penyusunan arsitektur SPBE dan perencanaan strategis sudah berjalan, integrasi dan kolaborasi masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur, kendala anggaran, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi menjadi hambatan utama. Upaya penguatan tata kelola meliputi peningkatan regulasi, pengembangan kapasitas, forum koordinasi, serta sistem pemantauan terintegrasi. Kesimpulan: Penguatan domain tata kelola memerlukan perbaikan holistik pada semua dimensi evolusi untuk meningkatkan indeks SPBE. Koordinasi kelembagaan, alokasi sumber daya yang strategis, pengembangan sumber daya manusia, dan kebijakan yang inklusif menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kematangan pemerintahan digital dan pelayanan publik yang lebih baik. Kata kunci: Digitalisasi, Janowski Model, Pangkalpinang, Sektor Publik, SPBE, Tata Kelola, Transformasi