00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191806 20260113111703 0010-0126000251 Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau / Agung Daniel Situmorang Agung Daniel Situmorang 16 : Ilus Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 363.159.814.111 363.159.814.111 AGU c Program Keamanan dan Keselamatan Sosial Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Pengelolaan sampah merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh Kota Pekanbaru setiap tahunnya. Tantangan ini didorong oleh kurangnya pengurangan dan penanganan sampah serta keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat. Metode: Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau telah berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008). Namun, masih terdapat tantangan seperti kerusakan alat berat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan timbulnya sampah di ruas jalan sehingga Upaya yang dilakukan yaitu gotong royong, mengurangi penggunaan sampah plastik, konversi sampah menjadi pakan, dan melaksanakan rekomendasi pengelolaan sampah. Kesimpulan: Dapat disimpulkan bahwa penerapan Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya upaya sinergis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Namun, kolaborasi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi internal maupun eksternal. Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru masih mengalami keterbatasan sumber daya dan pengetahuan, sehingga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam proses pengangkutan sampah. Kurangnya insentif dan minimnya anggaran juga menjadi pemicu perlunya kolaborasi lintas sektor. Kata kunci: Collaborative Governance, Pengelolaan Sampah, Pemerintahan Daerah -