00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191848 20260115094134 0010-0126000293 Penerapan Smart Governance di Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah / Rahma Cahyani Madjid Rahma Cahyani Madjid 23 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21580 Etin Indrayani Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.459 844 12 352.459 844 12 RAH p Administrasi Properti Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini layak dan perlu dilakukan karena pertama dari hasil kajian literatur belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas lokus dan fokus yang sama. Kedua, nilai indeks SPBE Kabupaten Tolitoli masih tergolong rendah dengan skor 2,18 dengan predikat "Cukup". Ketiga, belum ada regulasi kebijakan Smart City di Kabupaten Tolitoli. Keempat, beberapa website dan sistem informasi perangkat daerah yang tidak dapat diakses karena belum terintegrasi serta banyak layanan perangkat daerah yang masih manual. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan penerapan Smart Governance di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah. Metode: Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Data juga diproses menggunakan NVivo 12 Plus untuk membantu pengelompokan berdasarkan tema utama. Penelitian ini menggunakan teori Smart Governance (Giffinger, 2007). Hasil/Temuan: Pemerintah Kabupaten Tolitoli telah berupaya menerapkan Smart Governance guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas layanan publik berbasis teknologi informasi dengan baik, meskipun belum optimal. Beberapa layanan digital, seperti SP4N LAPOR, OSS, SIPD dan PPID, telah diterapkan dengan dukungan website resmi dan media sosial. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya tenaga ahli TIK, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta belum adanya masterplan Smart City yang komprehensif. Kesimpulan: Meskipun belum ada kebijakan atau masterplan Smart City, namun pemerintah Kabupaten Tolitoli telah menunjukkan berbagai upaya dan terus berusaha dalam menciptakan Smart Governance. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan infrastruktur digital, pelatihan SDM, optimalisasi anggaran, serta penguatan koordinasi melalui SPBE. Selain itu, strategi berbasis kondisi geografis dan sosialisasi kepada masyarakat juga diupayakan guna memastikan adopsi teknologi berjalan efektif. Langkah langkah ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tolitoli. Kata kunci: Smart Governance, SPBE, Kabupaten Tolitoli, Smart City