00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191866 20260115104101 0010-0126000311 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PARIWISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT / Mahulette, Sabrina Salsabilla Mahulette, Sabrina Salsabilla 21 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23756 Ahmad Averus Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 351.09 598 831 1 351.09 598 831 1 MAH c Administrasi Publik Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : Pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. namun menjadi hal yang krusial, apabila menjadi bidang yang menunjang ekonomi serta kesejahteraan suatu daerah. Undang-Undang No 10 tahun 2009 mewajibkan penyusunan rencana induk untuk pembangunan kepariwisataan baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan mewajibkan partisipasi aktif dari stakeholder. Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021- 2036 menjelaskan bahwa diperlukan pengaturan tentang tata kelola destinasi pariwisata untuk dapat menawarkan produk pariwisata yang berdaya saing dunia dan pelayanan berstandar internasional. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Pariwisata Di Kabupaten Raja Ampat. Metode: Penelitian ini menggunakan model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008) sebagai landasan konseptual untuk memahami proses tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Pendekatan kualitatif postpositivistik diterapkan dengan metode triangulasi data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan sembilan informan dari berbagai latar belakang, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat lokal, media, dan akademisi, yang dipilih secara purposive, snowball, dan accidental sampling. Kepala Dinas Pariwisata ditetapkan sebagai informan kunci karena perannya strategis dalam pengambilan keputusan dan koordinasi lintas sektor. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam tata kelola pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala di lapangan yaitu komunikasi yang belum maksimal, dimana belum terealisasi secara keseluruhan, dan rendahnya keinginan oleh masyarakat lokal untuk bekerja sama. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan Collaborative Governance sangat efektif dalam pengelolaan pariwisata Kabupaten Raja Ampat dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, pelaku usaha, dan komunitas lokal secara aktif dan bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi bergantung pada komunikasi efektif, keterbukaan dialog, serta sosialisasi dan monitoring yang berkelanjutan. Meskipun pemerintah telah melakukan sosialisasi, pelatihan, dan forum dialog, tantangan seperti ketidakmerataan pelaksanaan, pungutan liar, dan resistensi masyarakat masih perlu diatasi. Governance yang menghormati hak ulayat dan memberdayakan masyarakat lokal berperan penting dalam pelestarian lingkungan, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kata Kunci : Collaborative Governance, Tata Kelola, Pariwisata