00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191965 20260118030654 0010-0126000410 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PENGELOLAAN TRAYEK UNTUK MENDUKUNG MOBILITAS MASYARAKAT DI KABUPATEN FAKFAK PROVINSI PAPUA BARAT / Tanggahma, Renita Natasya Tanggahma, Renita Natasya 11 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24456 Andi Masrich Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 336.013.598.832.1 336.013.598.832.1 REN i Keuangan Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Fakfak di Provinsi Papua Barat menghadapi permasalahan dalam pengelolaan transportasi umum, khususnya terkait efisiensi sistem trayek angkutan yang berdampak pada terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik dan terjadinya kesenjangan antarwilayah. Kebijakan retribusi jasa umum yang diterapkan belum mampu secara optimal mendukung mobilitas masyarakat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan retribusi jasa umum dalam pengelolaan trayek angkutan umum di Kabupaten Fakfak, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Metode: Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan model implementasi kebijakan George C. Edwards III, yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (birokrat), kurangnya infrastruktur pendukung, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, terdapat faktor pendukung seperti komitmen pemerintah daerah dan adanya upaya perbaikan tata kelola trayek. Kesimpulan: Implementasi kebijakan retribusi jasa umum di Kabupaten Fakfak perlu diperkuat melalui peningkatan koordinasi antar-lembaga, pengembangan sarana dan prasarana transportasi, serta penyesuaian regulasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Kebijakan Publik, Retribusi Jasa Umum, Trayek Angkutan Umum, Mobilitas Masyarakat.