00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191974 20260119085040 0010-0126000419 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS ILEGAL DI KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT / Hay, Gloria Zefanja Hay, Gloria Zefanja 20 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24637 Serly Wulandari Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 364.173 598 832 3 364.173 598 832 3 HAY i Penyalahgunaan Minuman Keras Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Peredaran dan konsumsi minuman keras ilegal di Kabupaten Manokwari menyebabkan meningkatnya angka kriminalitas dan gangguan ketertiban umum. Pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 sebagai upaya pemberantasan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pemberantasan minuman keras ilegal di kabupaten manokwari. Metode: Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling dan snowball sampling Hasil Dan Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum berjalan optimal. Instrumen kebijakan berupa Perda No. 5 Tahun 2006, razia, sosialisasi, dan publikasi, namun efektivitasnya terhambat oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan, dan berkembangnya modus baru. Desain kebijakan dan kelembagaan sudah mencakup prosedur serta pembagian tugas, namun terkendala keterbatasan kendaraan dan anggaran, serta belum ada kemajuan dalam revisi perda. Pengawasan oleh lembaga resmi dan masyarakat belum efektif akibat keterbatasan SDM, anggaran, rasa takut, koordinasi yang lemah, dan tekanan politik. Desain kelembagaan melibatkan beberapa instansi, tetapi pelaksanaan kurang maksimal karena ego sektoral dan tidak adanya pemimpin tunggal, meski prosedur formal telah tersedia. Kemampuan administratif cukup dari sisi jumlah personel, namun dibatasi oleh rendahnya disiplin, minimnya petugas aktif, serta anggaran yang belum stabil. Dukungan teknologi dan informasi juga masih terbatas. Penerimaan sosial rendah, partisipasi masyarakat minim, dan ancaman pelaku menghambat keterlibatan warga. Kebijakan belum berhasil menciptakan perubahan sosial yang nyata. Kesimpulan: implementasi kebijakan pemberantasan miras ilegal di Manokwari belum berjalan optimal. Hambatan utama berasal dari kelemahan koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. penguatan desain kelembagaan, peningkatan kapasitas administratif, serta pembangunan kepercayaan dan kolaborasi sosial menjadi faktor krusial untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberantasan, minuman keras ilegal