<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001191986</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260119105219</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0126000431</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN /</subfield>
      <subfield code="c">Dimas Fajar Rahman</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Dimas Fajar Rahman</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">15 :</subfield>
      <subfield code="b">Ilus</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24542</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Marja Sinurat</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Jatinangor :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2025</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">352.480 959 817 22</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">352.480 959 817 22 DIM e</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Anggaran Daerah</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan&#13;
Daerah (SIPD) RI, yang wajib diterapkan seluruh pemerintah daerah mulai tahun 2024 untuk&#13;
proses perencanaan hingga pelaporan keuangan, masih menghadapi tantangan. Evaluasi&#13;
Kemendagri (2021) menunjukkan 26% pemerintah daerah belum sepenuhnya mengadopsi&#13;
SIPD, menyebabkan kinerjanya kurang optimal dan kurang efektif/efisien dalam pengelolaan&#13;
keuangan daerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas&#13;
perencanaan dan penganggaran melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di&#13;
Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif&#13;
deskriptif dengan metode induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi&#13;
data, meliputi wawancara dengan informan kunci dari BAPPEDA-LITBANG Kabupaten&#13;
Bengkulu Selatan (data primer) serta dokumentasi terkait perencanaan dan penganggaran&#13;
(data sekunder). Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan&#13;
kesimpulan. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD efektif dalam proses&#13;
perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan ditunjukkan 1)&#13;
Kualitas Sistem (System Quality): SIPD telah menjadi platform strategis yang&#13;
mengintegrasikan dokumen perencanaan. 2) Kualitas Informasi (Information Quality): SIPD&#13;
berkontribusi pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran melalui fitur&#13;
validasi otomatis. 3) Kualitas Pelayanan (Service Quality): Pelayanan yang disediakan oleh&#13;
SIPD memberikan kemudahan para operatornya. 4) Penggunaan (Use): SIPD secara&#13;
fundamental telah mengubah cara kerja dalam mengelola perencanaan. 5) Kepuasan&#13;
Pengguna (User Satisfaction): Pengguna merasakan perubahan ke arah positif dan merasa&#13;
puas dengan otomatisasi yang diberikan. 6) Manfaat Bersih (Net Benefit): SIPD secara&#13;
keseluruhan telah memberikan manfaat berupa percepatan proses, peningkatan transparansi,&#13;
dan akuntabilitas. Kesimpulan: Penerapan SIPD di Kabupaten Bengkulu Selatan&#13;
menunjukkan dampak positif pada efektivitas perencanaan dan penganggaran. Upaya&#13;
strategis komprehensif berupa pengembangan SDM, perbaikan infrastruktur, dan&#13;
transformasi kultural sedang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dan&#13;
mengoptimalkan manfaat bersih SIPD.&#13;
Kata Kunci: keuangan public, penganggaran, perencanaan, SIPD.</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
