00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191988 20260119110031 0010-0126000433 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS ROKOK DI KABUPATEN ACEH TENGAH / M. Khalil Hilmi M. Khalil Hilmi 18 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24692 Baharuddin Thahir Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 362.296 598 113 1 362.296 598 113 1 M. c Permasalahan Rokok Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Rendahnya efektivitas pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Rokok (KTRb) di Kabupaten Aceh Tengah menjadi permasalahan yang signifikan dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat. Meskipun Qanun Nomor 10 Tahun 2013 telah ditetapkan sebagai landasan hukum, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari lemahnya koordinasi antar lembaga hingga rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan tersebut. Permasalahan ini menunjukkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam pelaksanaan kebijakan publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip collaborative governance diterapkan dalam implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Kabupaten Aceh Tengah, dengan menyoroti pola interaksi antar aktor, dinamika pelibatan masyarakat, serta kendala yang memengaruhi efektivitas kolaborasi. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan memahami proses kolaborasi dalam kebijakan kesehatan publik secara mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 10 informan yang dipilih secara purposif, termasuk pejabat Dinas Kesehatan, Satpol PP dan WH, tokoh masyarakat, LSM, dan pengelola fasilitas umum. Selain itu, observasi lapangan di beberapa lokasi KTR dan analisis dokumentasi terhadap qanun, laporan sidak, serta materi sosialisasi turut dilakukan untuk memperkuat validitas data. Hasil/Temuan: Penelitian menemukan bahwa proses kolaborasi berjalan belum optimal, ditandai dengan lemahnya komitmen lintas instansi, rendahnya pemahaman bersama tentang substansi kebijakan, dan terbatasnya kepercayaan antar aktor. Meski terdapat beberapa hasil awal positif, seperti peningkatan peringkat Aceh Tengah dalam pemeringkatan nasional dan intensifikasi kegiatan pengawasan, pelaksanaan KTR belum menghasilkan perubahan perilaku masyarakat secara signifikan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan KTR dan KTRb di Aceh Tengah membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor melalui komunikasi yang lebih terbuka, komitmen kelembagaan yang berkelanjutan, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan. Upaya perbaikan perlu diarahkan pada pembentukan pemahaman bersama dan sistem monitoring yang partisipatif agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Kata Kunci: Collaborative Governance, Kawasan Tanpa Rokok, Partisipasi Masyarakat.