00000nam 2200000 4500 INLIS000000001191995 20260119113357 0010-0126000440 EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KEMANTREN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KEMANTREN UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA PROVINSI D.I. YOGYAKARTA / Dwi Irawan Jati Dwi Irawan Jati 15 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24827 Sarwani Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 363.728 598 275 363.728 598 275 DWI e Permasalahan Sampah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pengelolaan sampah di wilayah perkotaan seperti Kota Yogyakarta terus menjadi tantangan serius meskipun telah banyak kebijakan diterbitkan. Salah satu gap utama dalam penelitian ini adalah belum optimalnya peran Pemerintah Kemantren dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah, khususnya pasca penutupan TPA Piyungan yang memunculkan pembuangan ilegal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kemantren Umbulharjo Kota Yogyakarta. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan informan dari Pemerintah Kemantren Umbulharjo dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Dunn (2003) dengan enam dimensi: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah belum berjalan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan terbatasnya alokasi anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya jumlah tenaga kerja dan fasilitas pengelolaan sampah. Faktor penghambat lainnya ialah kurangnya kesadaran masyarakat serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Upaya perbaikan dilakukan melalui sosialisasi, pengusulan penambahan tenaga dan sarana, serta kolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kesimpulan: Pemerintah Kemantren Umbulharjo perlu meningkatkan sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat, mengalokasikan dana secara proporsional, dan memperkuat strategi kolaboratif lintas instansi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah secara berkelanjutan.