00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192019 20260120084521 0010-0126000464 PERAN AKTOR POLITIK LOKAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU / Sandy Pardo Edma Sandy Pardo Edma 15 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23139 Hardiyanto Rahman Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 625.759 814 162 625.759 814 162 SAN p Pembangunan Jalan Raya Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama yang melatarbelakangi penelitian ini adalah bagaimana peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu, mengingat belum terealisasinya peningkatan status jalan provinsi menjadi jalan nasional dan masih banyaknya jalan yang rusak berat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara usulan pemerintah daerah dan realisasi pembangunan di lapangan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Rokan Hulu, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dari peran tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan accidental sampling. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran aktor politik lokal dalam pembangunan infrastruktur jalan belum berjalan secara optimal. Dari lima dimensi teori peran Horoepoetri & Santosa (1993), hanya dua dimensi yang berfungsi baik, yaitu strategi (terlihat dari koordinasi yang dilakukan sebanyak 12 kali) dan alat komunikasi (penggunaan media oleh aktor politik lokal dalam menanggapi aspirasi masyarakat). Sedangkan tiga dimensi lainnya belum berjalan efektif, yaitu kebijakan (tidak selarasnya prioritas anggaran), penyelesaian sengketa (masih adanya konflik wilayah), dan terapi (belum ada pengukuran kepuasan masyarakat). Faktor pendukung pembangunan jalan meliputi dukungan anggaran, kebijakan pusat, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen politik. Namun terdapat hambatan seperti kondisi alam, keterbatasan teknis, konflik batas wilayah, dan minimnya partisipasi masyarakat. Kesimpulan: Aktor politik lokal memiliki peran strategis dalam pembangunan jalan di Kabupaten Rokan Hulu, namun peran ini belum dijalankan secara maksimal. Hambatan struktural dan kultural menjadi tantangan dalam mengoptimalkan peran tersebut. Diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, transparansi kebijakan, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan. Saran: Pemerintah daerah dan aktor politik lokal diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor, memperjelas prioritas kebijakan infrastruktur, serta meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya akselerasi pembangunan infrastruktur jalan, terutama dalam mendorong realisasi status jalan nasional. Kata Kunci: Aktor Politik Lokal, Pembangunan Jalan, Infrastruktur, Kebijakan Publik