00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192081 20260120101536 0010-0126000526 IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN / Yikwa, Ridho Doroti Yikwa, Ridho Doroti 19 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24535 Yani Alfian Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 658.359 881 62 658.359 881 62 YIK i Manajemen Kepegawaian Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Implementasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) merupakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen kepegawaian yang terintegrasi, efisien, dan berbasis teknologi. Namun, di Kabupaten Mamberamo Tengah yang merupakan daerah otonomi baru dengan kondisi geografis ekstrem dan keterbatasan infrastruktur, implementasi kebijakan ini menghadapi banyak tantangan. Kesenjangan muncul antara regulasi nasional dengan kesiapan lokal dalam hal sumber daya manusia, fasilitas, serta pola koordinasi antar bidang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggambarkan faktor-faktor penghambat implementasi SIASN di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah Provinsi Papua Pegunungan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIASN masih belum optimal. Ditunjukkan dengan 4 dimensi yang digunakan belum menunjukkan hasil yang cukup baik. Hambatan utama ditemukan pada aspek komunikasi yang masih satu arah dan tidak menjangkau seluruh pegawai; disposisi pimpinan yang belum diikuti dengan kesiapan teknis pelaksana; struktur birokrasi yang belum adaptif; serta sumber daya manusia dan teknologi yang sangat terbatas. Kurangnya SOP lokal, pelatihan teknis, dan infrastruktur jaringan juga memperparah pelaksanaan sistem ini. Kesimpulan: Implementasi SIASN di BKD Kabupaten Mamberamo Tengah menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Untuk itu perlu strategi peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan, penguatan koordinasi lintas bidang, penyusunan SOP berbasis lokal, serta pengadaan infrastruktur teknologi yang memadai. Kata Kunci: SIASN, Implementasi Kebijakan, ASN, Daerah Otonomi Baru