00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192104 20260120110531 0010-0126000549 KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR / Muhammad Agil Al Furqon Muhammad Agil Al Furqon 13 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24229 Fernandes Simangunsong Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 362.735 982 882 362.735 982 882 MUH k permasalahan anak jalanan Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Tingginya angka pengangguran diusia pemuda di Kabupaten Banyuwangi menjadi salahsatu permasalahan yang harus di hadapi pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penulis berfokus pada kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan sehingga dapat berjalan secara optimal. Tujuan: Untuk mengetahui dan menganalisis kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Metode: Penelitian ini menggunakan Path-Goal Theory dari Robert J. House (Thoha, 1983). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Temuan yang diperoleh penulis adalah pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dominan menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif khususnya dalam program pemberdayaan kepemudaan. Faktor pendukung kepemimpinan pemerintahan dalam pemberdayaan kepemudaan adalah adanya peraturan kepemudaan, Renstra Dispora, dan potensi daerah. Faktor penghambatnya meliputi kurangnya SDM, sarana, serta minat pemuda akibat pendidikan dan luas wilayah. Pemerintah mengatasinya dengan menyiapkan program yang tepat sasaran, berkoordinasi lintas pihak, memberi ruang kreasi, meningkatkan SDM pegawai, dan menyebarkan informasi melalui media sosial. Kesimpulan: Secara umum, pemerintahan Kabupaten Banyuwangi menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dalam pemberdayaan kepemudaan dengan dukungan regulasi, rencana strategis, dan potensi daerah. Namun, terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, sarana, dan minat pemuda yang dipengaruhi oleh pendidikan dan luas wilayah. Pemerintah mengatasi hal ini melalui program terarah, koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas pegawai, pemberian ruang kreasi bagi pemuda, serta penyebaran informasi lewat media sosial. Kata kunci: Kepemimpinan, Pemerintah, Kepemudaan