00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192118 20260120113048 0010-0126000563 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DI KECAMATAN MAULAFA KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR / Natalia Fentia Klau Natalia Fentia Klau 16 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24726 Andi Masrich Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 363.728 598 686 3 363.728 598 686 3 NAT i sampah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Kupang, khususnya di Kecamatan Maulafa, merupakan isu lingkungan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya volume sampah setiap tahunnya, rendahnya kesadaran masyarakat, dan belum optimalnya implementasi kebijakan daerah. Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di kawasan urban. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanganan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kecamatan Maulafa, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan melalui pendekatan partisipatif dan sistematis. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam dimensi: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil/Temuan: Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Maulafa menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah dirumuskan secara komprehensif melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011, pelaksanaannya masih menemui sejumlah kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Faktor pendukung meliputi tersedianya program fasilitas pengelolaan seperti bank sampah dan TPS3R, serta adanya upaya kampanye kesadaran lingkungan. Kesimpulan: Implementasi kebijakan penanganan sampah di Kecamatan Maulafa sudah mengacu pada Peraturan Daerah yang berlaku dan telah menetapkan standar keberhasilan yang jelas. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Maulafa memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur persampahan, serta peningkatan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan dapat dicapai melalui pendekatan yang lebih partisipatif, edukatif, dan terintegrasi guna mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kata Kunci: implementasi kebijakan, sampah, Dinas Lingkungan Hidup, Kecamatan Maulafa, Van Meter dan Van Horn