00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192183 20260121094627 0010-0126000628 FENOMENA POLARISASI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH / Rosi Hasibara Rosi Hasibara 17 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/24288/ Dedy Pribadi Uang Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2025 324.959 834 12 324.959 834 12 ROS f Kampanye Pilkada Permasalahan/ Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan terjadinya polarisasi politik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang dapat menyebabkan penentangan-penentangan yang dapat berujung konflik antar masyarakat yang berseteru. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menggambarkan fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat; dan (2) menganalisis fenomena polarisasi politik yang terjadi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dimuat adalah data primer yang berupa dokumen mentah atau dasar dari informan yang faktual dan relevan dan data sekunder yang bersumber melalui publikasi, petunjuk teknis dan peraturan, hasil observasi, pengumpulan data dokumentasi, serta arsip yang tersedia untuk dikaitkan dengan fenomena, dengan mengadopsi teori “Fiorina Five Claims” dari Morris P. Fiorina (2008) sebagai kerangka teoritis.Adapun pemilihan informan didasarkan pada kesesuaian keilmuan informan dengan topik yang akan diteliti,adapun jumlah informan sebanyak 3 orang dari kepala badan kesbangpol, ketua KPU, dan ketua bawaslu Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator pada teori “Fiorina Five Claims” memiliki hubungan dengan fenomena polarisasi politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Kotawaringin Barat, namun tidak berdampak negatif yang memicu konflik terhadap pendukung pasangan calon ataupun masyarakat yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Sementara itu, fenomena atau isu-isu politik yang terjadi di masyarakat masih dapat diredam oleh lembaga-lembaga terkait yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Kesimpulan: Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu untuk meminimalisir terjadinya polarisasi politik yang berdampak besar ialah dengan membentuk organisasi masyarakat hingga ke sektor kelurahan/desa terkait pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan melibatkan masyarakat kecil guna membantu mencari informasi dan mendeteksi di wilayahnya terkait hal-hal yang memicu perpecahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kata kunci: Polarisasi politik, Konflik Politik, Pilkada