00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192197 20260121100514 0010-0126000642 MPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA / Rumahorbo, Pebri Yogi Rumahorbo, Pebri Yogi 15 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24255 Frans Dione Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 634.960 959 839 634.960 959 839 RUM m Kerusakan Hutan Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kebakaran hutan dan lahan merupakan permasalahan lingkungan yang terus berulang di Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun kerangka kebijakan telah tersedia di tingkat nasional, pelaksanaannya di daerah masih belum optimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan minimnya partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk meninjau implementasi kebijakan secara sistematis, tidak hanya dari sisi isi kebijakan, tetapi juga struktur kelembagaan dan kapasitas pelaksana. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Utara berdasarkan perspektif teori implementasi kebijakan dari Knill & Tosun (2020), serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan triangulasi sumber. Sebanyak sebelas informan dipilih secara purposive karena memiliki peran strategis dan pengetahuan langsung terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Utara, meliputi pejabat teknis, aparat desa, dan tokoh masyarakat di wilayah rawan karhutla. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, kompleksitas struktur birokrasi, keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana, serta dinamika antara aktor negara dan non-negara di tingkat lokal. Kesimpulan: Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran, dibutuhkan perbaikan dalam struktur kelembagaan, penyelarasan antar level pemerintahan, serta peningkatan kapasitas teknis dan koordinasi lintas sektor. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebakaran Hutan, Kalimantan Utara