<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001192205</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260121102837</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0126000650</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">EKSPLOITASI KEMISKINAN SEBAGAI MODAL POLITIK DALAM RELASI KUASA DI PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 /</subfield>
      <subfield code="c">Gabriela Sisilia Bunga Sani</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Gabriela Sisilia Bunga Sani</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">15</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24557</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Muhadam Labolo</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Jatinangor :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2025</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">324.709 598 686 2</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">324.709 598 686 2 GAB e</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Praktik Politik</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kemiskinan yang masih tinggi di daerah seperti&#13;
Kabupaten Kupang menjadi permasalahan krusial yang memengaruhi dinamika politik lokal,&#13;
khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Elite politik kerap memanfaatkan &#13;
kemiskinan sebagai modal politik dengan mendistribusikan bantuan materi guna&#13;
mengamankan dukungan suara, memperkuat hubungan klientelistik yang merusak kualitas&#13;
demokrasi. Penelitian ini menyoroti tantangan dalam memahami bagaimana relasi kuasa&#13;
dibangun melalui praktik eksploitasi kemiskinan dalam proses pemilu. Tujuan: Penelitian ini&#13;
bertujuan menganalisis bagaimana kemiskinan dieksploitasi sebagai modal politik dalam&#13;
Pilkada Kabupaten Kupang tahun 2019 serta mengkaji dampaknya terhadap hubungan kuasa&#13;
antara elite politik dan masyarakat miskin. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan&#13;
deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam interaksi kompleks antara kekuatan&#13;
sosial dan politik dalam praktik eksploitasi kemiskinan di Pilkada Kabupaten Kupang. Data&#13;
dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 10 informan yang dipilih secara purposif.&#13;
Informan terdiri dari berbagai kelompok yang relevan, yaitu warga miskin, tokoh masyarakat,&#13;
pengawas pemilu, serta mantan tim sukses kandidat Pilkada. Pemilihan informan ini&#13;
didasarkan pada relevansi pengetahuan dan pengalaman mereka terkait praktik politik uang&#13;
dan pemberian bantuan menjelang pemilu, yang menjadi fokus utama penelitian. Selain&#13;
wawancara, data juga diperoleh melalui analisis dokumen yang berhubungan dengan kebijakan&#13;
pemilu, serta observasi lapangan untuk melihat langsung dinamika sosial-politik yang terjadi&#13;
di masyarakat. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik dan&#13;
kontekstual mengenai dampak eksploitasi kemiskinan terhadap partisipasi politik dan kualitas&#13;
demokrasi lokal. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi kemiskinan&#13;
dijalankan melalui tiga dimensi kekuasaan, yakni discipline, governmentality, dan&#13;
panoptisisme. Mekanisme ini membentuk perilaku pemilih dengan menormalkan politik&#13;
transaksional, mengelola persepsi publik, serta menciptakan rasa diawasi, sehingga&#13;
memperkuat relasi kuasa yang timpang. Kesimpulan: Eksploitasi kemiskinan dalam Pilkada&#13;
berkontribusi terhadap pelanggengan struktur klientelisme dan pelemahan praktik demokrasi.&#13;
Penanggulangan permasalahan ini memerlukan pendekatan multi-dimensi melalui&#13;
pemberdayaan masyarakat, reformasi pemilu, serta penguatan mekanisme pengawasan..&#13;
Kata Kunci: Klientelisme Politik, Eksploitasi Kemiskinan, Pilkada</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
