<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim">
  <record>
    <leader>00000nam  2200000   4500</leader>
    <controlfield tag="001">INLIS000000001192344</controlfield>
    <controlfield tag="005">20260122022430</controlfield>
    <datafield tag="035" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">0010-0126000789</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="245" ind1="1" ind2="#">
      <subfield code="a">STRATEGI PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM MEMAKSIMALKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN /</subfield>
      <subfield code="c">Heselo, Abraham Obed</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="100" ind1="3" ind2="#">
      <subfield code="a">Heselo, Abraham Obed</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="300" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">12</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="856" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24756</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="700" ind1=" " ind2="#">
      <subfield code="a">Tun Huseno</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="260" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Jatinangor :</subfield>
      <subfield code="b">Institut Pemerintahan Dalam Negeri,</subfield>
      <subfield code="c">2025</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="082" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">336.013 598 81</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="084" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">336.013 598 81  ABR s</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="650" ind1="#" ind2="4">
      <subfield code="a">Keuangan Daerah</subfield>
    </datafield>
    <datafield tag="520" ind1="#" ind2="#">
      <subfield code="a">Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Papua Pegunungan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) menghadapi permasalahan kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk keterbatasan anggaran, kualitas SDM yang rendah, serta lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kesenjangan penelitian terletak pada minimnya kajian yang menyoroti pemanfaatan teknologi informasi, khususnya Financial Management Information System (FMIS), sebagai strategi pengelolaan keuangan yang adaptif di Daerah Otonomi Baru seperti Provinsi Papua Pegunungan, sementara studi sebelumnya lebih berfokus pada aspek kinerja fiskal dan kendala administratif secara konvensional. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan strategi pemerintah dalam pengelolaan anggaran untuk percepatan pembangunan daerah otonomi baru di Provinsi Papua Pegunungan.. Metode: Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi terstruktur dengan lima informan, dan dokumentasi berupa pengambilan foto dan video dengan menggunakan smartphone. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan strategi pengelolaan anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua Pegunungan dilakukan secara sistematis melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Pemerintah juga menetapkan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas utama sesuai dengan alokasi dana otonomi khusus. Salah satu temuan penting adalah penerapan Financial Management Information System&#13;
(FMIS), yaitu sistem informasi keuangan yang mempermudah pengelolaan anggaran secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel. FMIS terbukti berperan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah dan meminimalisir kesalahan penggunaan anggaran, khususnya di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD). Kesimpulan: penerapan FMIS memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Papua Pegunungan, karena mampu mendukung pencapaian prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memperkuat tata kelola anggaran secara berkelanjutan.&#13;
Kata kunci: Percepatan Pembangunan, Daerah Otonomi Baru, Strategi Pembangunan</subfield>
    </datafield>
  </record>
</collection>
