00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192450 20260126114813 0010-0126000895 INTERVENSI POLITIK DALAM MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA DI PEMERINTAH KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (STUDI KASUS: MUTASI GURU PASCA PILKADA 2020 DI KABUPATEN MUNA) / Wa Ode Nadrah Fauzan Safitri Wa Ode Nadrah Fauzan Safitri 16 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23013 Djohermansyah Djohan Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.150 598 484 1 352.150 598 484 1 WA i Administrasi pemerintah daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Fenomena mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020 menimbulkan dugaan kuat adanya intervensi politik. Mutasi yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan justru diduga dipengaruhi oleh loyalitas politik terhadap petahana, sehingga kebijakan tersebut tidak lagi sepenuhnya berorientasi pada profesionalisme dan kebutuhan institusional pendidikan. Tujuan: Untuk mengetahui bentuk intervensi politik dalam mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya mutasi guru Pasca Pilkada 2020 di Kabupaten Muna. Metode : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus terhadap intervensi politik teori (Wibowo & Wirambara, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (11 informan), serta dokumentasi dari lembaga terkait. Hasil/Temuan: Penelitian ini menemukan bahwa intervensi politik dalam mutasi guru terjadi melalui empat dimensi utama: Pertama, primordialisme politik; dimana indikasi utama berupa politik balas budi guru yang mendukung petahana dipertahankan di lokasi strategis, sementara yang tidak loyal dimutasi jauh, meskipun kedekatan kekerabatan bukan faktor dominan. Kedua, mekanisme check and balance tidak berjalan efektif; DPRD kurang optimal dalam mengawasi kebijakan mutasi, dan proses pengambilan keputusan dilakukan tanpa transparansi serta tanpa dasar evaluasi kinerja. Ketiga, kekuasaan politisi digunakan untuk memanipulasi birokrasi; pejabat daerah menggunakan pengaruhnya untuk mengarahkan pilihan politik guru dan menjanjikan perlakuan khusus bagi yang loyal, serta sanksi mutasi bagi yang tidak mendukung. Keempat, perangkat aturan tidak dijalankan sesuai prinsip meritokrasi; pelaksanaan mutasi mengabaikan evaluasi kinerja dan tidak melibatkan guru yang bersangkutan. Selain itu, lemahnya penegakan kode etik dan pengawasan membuat mutasi digunakan sebagai alat balas dendam politik, bahkan terhadap guru yang netral atau menjelang pensiun. Kesimpulan: Mutasi guru di Kabupaten Muna pasca Pilkada 2020 tidak berjalan sesuai prinsip profesionalisme, tetapi dipengaruhi oleh kepentingan politik petahana. Proses mutasi digunakan sebagai alat balas jasa dan hukuman politik, yang berdampak negatif terhadap penataan pendidikan. Kata kunci: Intervensi Politik; Mutasi; ASN; Pilkada 2020