00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192470 20260126054447 0010-0126000915 AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DI BPKAD KABUPATEN SORONG SELATAN / Diana Herce Momot Diana Herce Momot 13 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/23717 Fitri Yul Dewi Marta Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 336.013 598 831 6 336.013 598 831 6 DIA a keuangan daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Transformasi digital dalam sektor publik menuntut implementasi sistem informasi yang efektif untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fenomena kompleksitas pengelolaan keuangan pada era otonomi daerah memerlukan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban yang komprehensif melalui teknologi informasi. Penelitian ini mengidentifikasi permasalahan utama dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan, meliputi keterbatasan integrasi sistem, minimnya kompetensi sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan strategis. Dampak yang ditimbulkan mencakup rendahnya tingkat transparansi laporan keuangan, lambatnya proses audit internal, dan terhambatnya aksesibilitas informasi bagi stakeholder eksternal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan. Metode: Berbasis Studi Kasus menggunakan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan utama di Kabupaten Sorong Selatan dari pihak sekretarid BPKAD, Pegawai BPKAD dan Operator SIPD. Penggunaan teori akuntabilitas dalam penelitian dengan data hasil wawancara dianalisis dan dilakukan triangulasi dengan data observasi dan dokumentasi. Hasil/Temuan: Implementasi SIPD di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pengelolaan keuangan melalui akses data yang terbuka dan pengawasan real-time. Namun, kendala seperti keterbatasan SDM yang menguasai teknologi, infrastruktur internet yang belum merata, dan perangkat yang terbatas masih menghambat optimalisasi sistem. Pelatihan berkelanjutan dan perbaikan teknis terus dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, SIPD berpotensi mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan, meski masih perlu penguatan di beberapa aspek. Kesimpulan: Akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di BPKAD Kabupaten Sorong Selatan telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Penerapan SIPD telah berjalan secara digital dan transparan, membantu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, koordinasi antar unit kerja serta sosialisasi penggunaan sistem masih perlu ditingkatkan agar seluruh pegawai dapat mengoptimalkan pemanfaatan SIPD. Kata kunci: Akuntabilitas, SIPD, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Daerah, BPKAD Sorong Selatan