00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192503 20260127092031 0010-0126000948 EFEKTIVITAS APLIKASI ALPUKAT BETAWI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI PROVINSI DKI JAKARTA / Tua, Ferdian Maruli Tua, Ferdian Maruli 12 http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/24430 Wiwik Roso Sri Rejeki Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.309 598 352.309 598 TUA e Administrasi Publik Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Efektivitas Aplikasi Alpukat Betawi dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan yang semakin menurun sejak tahun 2022 yang menyebabkan masyarakat memberikan respon yang berbeda yakni semakin negatif seiring berjalannya waktu di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek efektivitas di aplikasi Alpukat Betawi yang menjadi objek kritik masyarakat dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Provinsi DKI Jakarta. Metode: Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa aplikasi Alpukat Betawi dalam pelayanan administrasi kependudukan tidak berjalan dengan efektif. Kesimpulan: Efektivitas aplikasi Alpukat Betawi pada awalnya sangat signifikan dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia. Namun, sejak tahun 2022 hingga saat ini, efektivitas tersebut terus mengalami penurunan. Penurunan efektivitas tersebut disebabkan oleh beberapa hambatan yakni pemusatan database ke SIAK terpusat jumlah kepengurusan menurun pesat, tidak mengalami pengembangan lagi, aplikasi Alpukat betawi memiliki daya tanggap yang tergolong cukup rendah dikarenakan atensi yang diberikan kepada aplikasi ini sudah menurun, waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan dokumen kependudukan cukup lama, dan hanya mendukung untuk sistem operasi Android. Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Kepatuhan Kebijakan Publik, Pelayanan Administrasi Kependudukan.