00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192506 20260127092724 0010-0126000951 OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PAJAK DAERAH (SIMPADA) DI KABUPATEN KETAPANG / Erwin Juliansah Erwin Juliansah 14 : Ilus Ika Agustina Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.635 983 241 352.635 983 241 ERW o Pajak Daerah Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ketapang. Namun, realisasi penerimaannya belum optimal dan terus mengalami ketimpangan antara jumlah wajib pajak dan tingkat kepatuhan pembayaran. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIMPADA), mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta mengevaluasi strategi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang. Metode: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil/Temuan: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIMPADA memberikan kontribusi positif terhadap percepatan layanan dan kemudahan akses dalam pelaksanaan pendaftaran dan pembayaran pajak. Namun pengoperasian SIMPADA masih belum optimal karena terdapat beberapa kendala seperti data yang belum mutakhir, rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur berupa akses jalan yang memadai dan jaringan internet di wilayah perdesaan, serta sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang optimal. Kesimpulan: Optimalisasi pemungutan PBB-P2 melalui SIMPADA memerlukan sinergi antara peningkatan kapasitas aparatur, perluasan edukasi publik, dan penguatan infrastruktur dan teknologi. Kata kunci: Optimalisasi, Pajak Daerah, Pemungutan, Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah. -