00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192514 20260127094518 0010-0126000959 COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN ARUS URBANISASI DI KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN / RADEN MUHAMMAD ADITYA WARDANA RADEN MUHAMMAD ADITYA WARDANA 16 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21605 Ahmad Ripa’i Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 304.659 816 162 304.659 816 162 RAD c Urbanisasi Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Urbanisasi di Kota Palembang terus meningkat dengan pesat, yang menyebabkan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam mengelola arus urbanisasi secara efektif, yang berkontribusi pada masalah seperti berkembangnya permukiman kumuh, meningkatnya pengangguran, dan degradasi lingkungan. Collaborative Governance yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Namun, ada kekurangan dalam efektivitas upaya kolaboratif ini, dengan hambatan yang meliputi masalah koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan prioritas yang berbeda antar pemangku kepentingan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Collaborative Governance dalam penanganan arus urbanisasi di Kota Palembang. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Informan utama dalam penelitian ini adalah staf dari DISDUKCAPIL, KESBANGPOL, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Kerangka teoritis yang digunakan adalah Collaborative Governance oleh Ansell & Gash (2008), dengan menilai proses kolaborasi berdasarkan empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil/Temuan: Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Collaborative Governance telah diimplementasikan, efektivitasnya masih tergolong sedang. Tantangan utama yang ditemukan meliputi ketidaksempurnaan rekonsiliasi data, rendahnya kesadaran publik mengenai pentingnya pengelolaan urbanisasi, dan masalah koordinasi antar pemangku kepentingan. Namun, penelitian ini juga menyoroti kontribusi positif dari kolaborasi antara DISDUKCAPIL dan KESBANGPOL dalam merumuskan strategi untuk menangani isu-isu yang terkait dengan urbanisasi. Kesimpulan: Untuk meningkatkan kualitas Collaborative Governance dalam penanganan urbanisasi di Kota Palembang, sangat penting untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan, berinvestasi dalam infrastruktur, meningkatkan kesadaran publik, serta memperkuat sistem pengendalian internal di instansi terkait. Selain itu, penguatan literasi digital dan partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dalam mengelola urbanisasi. Kata kunci: Collaborative Governance, Kolaborasi Pemangku Kepentingan, Pemerintah Kota Palembang, Pelayanan Publik, Urbanisasi.