00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192519 20260127095418 0010-0126000964 EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG / ZHAFIR NAUFAL AL KAHFI ZHAFIR NAUFAL AL KAHFI 15 : Ilus http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/22753 Ayu Widowati Johannes Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.459 818 352.459 818 ZHA e Pengelolaan keuangan daerah Permasalahan (GAP) Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Provinsi Lampung telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen strategis untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas SIPD belum sepenuhnya optimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta permasalahan teknis sistem. Hambatan ini berdampak pada kualitas laporan keuangan dan kepercayaan publik. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SIPD dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode induktif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi dengan melibatkan pejabat dan pengguna SIPD di BPKAD. Teori efektivitas organisasi Duncan digunakan sebagai landasan analisis dengan tiga dimensi utama: pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD memberikan kontribusi positif terhadap perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun berturut-turut. Penelitian menunjukan bahwa dimensi pencapaian tujuan SIPD telah sesuai prosedur dan mencapai tujuan. Pada dimensi integrasi menemukan tidak ada masalah dalam hal ketersediaan SOP, struktur organisasi, pembagian tugas, dan pemanfaataan teknologi dalam sistem pengelolaan penelitian,serta dalam dimensi adaptasi sudah berjalan sesuai tatanan dalam kemampuan SDM dan pelatihan. Namun demikian, pelaksanaan SIPD masih terhambat oleh minimnya pelatihan, kesalahan teknis, dan akses internet yang terbatas. Upaya yang dilakukan meliputi bimbingan teknis, peningkatan kapasitas SDM, dan pengawasan berkelanjutan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di provinsi lampung sudah berjalan efektif dan sesuai prosedur SIPD. Untuk meningkatkan efektivitas diperlukan penguatan pelaksanaan SIPD melalui peningkatan pelatihan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan sangat diperlukan untuk memaksimalkan efektivitasnya dalam mendukung prinsip good governance dan akuntabilitas keuangan di Provinsi Lampung. Kata kunci: Akuntabilitas, Efektivitas, Good Governance, Lampung, Manajemen Keuangan, SIPD, Transparansi