00000nam 2200000 4500 INLIS000000001192561 20260127112322 0010-0126001006 IMPLEMENTASI AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI PERKOTAAN DAN PERDESAAN: STUDI KOMPARATIF DI KECAMATAN BABELAN KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT / Rayhan Syaiful Anwar Rayhan Syaiful Anwar 13 : Ilus Subiyono Jatinangor : Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025 352.387 598 242 1 352.387 598 242 1 RAY i administrasi kependudukan Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih rendahnya capaian aktivasi IKD khususnya di Kabupaten Bekasi yang baru mencapai 7,02%. Tujuan: penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui implementasi aktivasi IKD di wilayah perkotaan dan pedesaan. Metode: Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana berlokus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Kelurahan Bahagia sebagai representatif wilayah perkotaan dan Desa Hurip Jaya sebagai representatif wilayah pedesaan. Teknik analis yang digunakan yaitu reduksi data, penyejian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan yaitu teori implementasi Goerge C. Edward III. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan impelementasi suatu kebijakan, yaitu: 1. Komunikasi; 2. Sumberdaya; 3. Disposisi; dan 4. Struktur birokrasi. Hasil/Temuan: Hasil penelitian didapatkan bahwa implementais aktivasi IKD di wilayah Kabupaten Bekasi melalui komunikasi dalam dan luar jaringan serta mengoptimalkan inovasi Botram yang sudah ada selain itu juga mendapatkan dukungan dari pimpinan daerah. Terdapat perbedaan implementasi aktivasi IKD antara Perkotaan dan Pedesaan baik itu kondisi internal ataupun kondisi eksternal. Kesimpulan: Implementasi IKD di Kabupaten Bekasi dilakukan melalui komunikasi daring dan luring, namun masih perlu meyakinkan masyarakat soal efektivitas dan keamanannya. Sumber daya yang terbatas diatasi dengan optimalisasi aparatur dan inovasi Botram. Program ini mendapat dukungan pimpinan daerah dan kebijakan terkait. Namun, struktur organisasi IKD belum jelas karena masih tercampur dengan layanan kependudukan lainnya. Kata kunci: Bekasi, IKD, Implementasi, Pedesaan, dan Perkotaan -